Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan menyatakan menyambut baik rencana pemerintah dalam mengerek iuran kepesertaan.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan kenaikan iuran tersebut akan membantu keuangan BPJS Kesehatan.

Namun, ia tak berani memastikan apakah kenaikan iuran tersebut nantinya akan mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan atau tidak. Menurutnya, itu semua tergantung pada besaran kenaikan yang dilakukan.

"Dua tahun lalu DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional ) pernah menghitung premi per bulan sesuai hitungan aktuaris itu Rp36 ribu, kalau di bawah itu, ya tentu masih akan defisit," katanya Senin (29/4).

Pemerintah berencana menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Tapi, wacana kenaikan iuran yang dibuka baru untuk peserta dari golongan masyarakat miskin yang iurannya dibantu oleh pemerintah.

Lihat juga: BPJS Kesehatan Bayar Utang Rp11 T Lewat 'Talangan' APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu mengatakan saat ini pemerintah tengah mematangkan rencana kenaikan tersebut. Pemerintah masih menunggu hasil audit laporan keuangan BPJS Kesehatan secara menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

"Kami sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui Penerima Bantuan Indonesia pemerintah, dari sekarang ini Rp23 ribu per orang menjadi lebih tinggi lagi, tapi belum ditetapkan. Namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan (iuran)," ucap Ani, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).

Ani mengatakan selain menaikkan iuran, pemerintah juga akan meningkatkan cakupan masyarakat yang menerima bantuan iuran sehingga bisa bertambah dari yang saat ini 96,8 juta menjadi lebih dari 100 juta orang.

Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu enggan memasang target waktu pembahasan terkait kenaikan tarif iuran tersebut bakal diumumkan. (ulf/agt)

 

 

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190429143402-78-390533/bpjs-kesehatan-sebut-kenaikan-iuran-belum-tentu-atasi-defisit