Politikindonesia - Pembangunan pendidikan dan kesehatan berhubungan langsung dengan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

suatu bangsa. Jika Indonesia ingin Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik, maka pembangunan kesehatan dan pendidikan harus mendapatkan prioritas.

Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo menilai, keadaan seperti saat ini jang terus dibiarkan. Masalah pendidikan dan kesehatan akan memubat total productivity factor (TPF) menjadi menurun. Indonesia pun terancam mengalami proses deindustrialisasi.

Ponjto menyebut, ada banyak negara yang mengalami masa kemunduran, namun berkat pembangunan pendidikan dan kesehatan, mampu keluar dari kemunduran. “Bahkan mengalami kemajuan pesat dibidang ekonomi keuangan dan militer. Misalnya Jepang dan China,” ujar dia kepada politikindonesia.com di dalam Diskusi Panel Serial (DPS) ke-10 di Jakarta, Senin (05/03).

Menurut Pontjo, untuk mencegah hal tersebut, maka membangun sumberdaya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, tidak seharusnya hanya bersumber pada ketersediaan anggaran belanja semata. Namun, perlu adanya relevansi yang diberikan pada bidang pendidikan dan kesehatan ini oleh negara atau pemerintah secara menyeluruh.

“Pembangunan pendidikan dan kesehatan saja, tanpa arah dan tanpa dikaitkan dengan keseluruhan kebijakan nasional, tidak akan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Sedangkan, membangun bidang pendidikan dan kesehatan bukan sekedar pembangunan sektoral sebagaimana yang telah dilaksanakan hingga saat ini, namun sebagai bentuk melaksanakan dua dari empat tugas konstitusional Pemerintah Negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan SD Garuda Bambang Pharma Setiawan, menambahkan, jika pendidikan di Indonesia sebagai penopang utama sumber daya manusia, mengalami sindrom bangsa terjajah. Bahkan, pemerintah pernah suatu saat terjebak dengan mendirikan sekolah yang berbau asing dengan nama Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Internasional (SBI).

“Sindrom ini menyebabkan ada anggapan orang asing selalu diasumsikan pasti benar dan pintar. Untuk menghilangkan sindrom tersebut, bangsa ini perlu menanamkan nilai kebangsaan dan budaya unggul dalam pendidikan bangsa. Karena penanaman nilai kebangsaan dan budaya unggul akan mampu menanamkan karakter bangsa. Sehingga sindrom bangsa terjajah akan segera dihilangkan,” ulasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli bidang Deseentralisasi Kemeterian Kesehatan (Kemenkes), Pattiselanno Roberth Johan, mengungkapkan, di Indonesia saat ini terjadi perubahan beban penyakit. Jika pada tahun 1990, penyakit menular seperti ISPA, TB, Diare menjadi sebab kematian dan dan kesakitan terbesar. Maka, sejak tahun 2010, penyakit tidak menular menjadi penyebab terbesar kematian dan kecacatan. Di antaranya stroke, kecelakaan, jantung, kanker dan diabetes.

“Tingginya penyakit tidak menular ini menyebabkan kesehatan mental spiritual sosial sumber daya manusia menjadi terganggu. Sebagai akibatnya masalah psikososial meningkat. Untuk mengatasi hasil tersebut maka diperlukan pembangunan ketahanan keluarga sebagai masyarakat terkecil serta dengan membangun kecerdasan spiritual,” ucapnya.

Dikatakan, sumber daya manusia yang mampu menghadirkan ketahanan nasional baru akan terwujud, jika memiliki kesehatan mental spiritual sosial masyarakat yang diwujudkan melalui keluarga yang berkualitas.

“Untuk mencapainya, diperlukan kerjasama menyeluruh antara Pemerintah, Institusi Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Keluarga, dan Masyarakat,” tutup Pattiselanno.
(eva/kap/rin)

 

Sumber: http://www.politikindonesia.com/