Terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah peribahasa yang tepat disematkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Malinau Kota (Malkot).

Pasalnya, persiapan lumayan matang sudah dilakukan untuk menyambut tim surveyor Akreditas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, tim yang diharapkan tidak kunjung datang.

Tahun ini setidaknya ada 5 PKM di Malinau dipersiapkan untuk diakreditasi, yakni PKM Tanjung Lapang, Setulang, Pulau Sapi (Pulsa), Malinau Seberang (Malseb) dan Malinau Kota. Seperti diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Malinau, Nursalam, kemarin.

"Ada 5 PKM yang dipersiapkan akan diakreditasi. Sementara ini surveyor akreditasi FKTP sedang melakukan pembinaan dan penilaian kepada 4 PKM, yakni PKM Pulsa, Malseb, Tanjung Lapang dan Setulang. Sedangkan untuk PKM Pulsa, sepertinya harus tunda dulu diakreditasinya. Sebab, tim surveyor untuk PKM Malkot ini belum ada," jelas Nursalam.

Seharusnya beber Nursalam, untuk mempersiapkan akreditasi 5 PKM ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan menurunkan tiga tim. Namun kata Nursalam, dia hanya menyambut dua tim yang memegang Surat Tugas Surveyor untuk 4 PKM saja.
"Tiga tim sebenarnya. Tapi yang datang hanya dua tim. Persoalan ini merupakan kewenangan Kemenkes. Sebab, mereka yang memiliki kewenangan untuk menugaskan tim surveyor akreditasi FKTP di seluruh Indonesia. Komisis Akreditasi FKTP diberikan tugas oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan atas perintah Kemenkes," tuturnya.

Meskipun masih tertunda persiapan akreditasinya, Nursalam mengharapkan, tim surveyor akreditasi FKTP untuk PKM Malkot dapat segera ditunjuk dan turun melakukan survei. Sebab, sesuai target Dinkes P2KB Malinau tahun ini ada 5 PKM di Malinau mendapat akreditasi. Terlebih permohonan untuk mendatangkan tim surveyor akreditasi FKTP ini untuk 5 PKM di Malinau.

"Jadi, untuk dua PKM itu diturunkan satu tim. Artinya, dua tim ini untuk 4 PKM saja. Tidak bisa dipaksakan untuk melakukan survei di 5 PKM. Penentuan tim ini diserahkan kepada Kemenkes untuk mengaturnya. Ya kita masih berharap, bisa dilakukan survei pada tahun ini juga agar target kita bisa tercapai. Sebab, kalau sampai kita mendapat akreditasi maka ini pertama kali PKM di Malinau terakreditasi," harapnya.

Sama seperti 4 PKM lainnya, jelas Nursalam, PKM Malkot telah melakukan persiapan selama 5 bulan untuk dapat diakreditasi. Meskipun dapat dikatakan sangat instan dari segi persiapan, Nursalam meyakini, 5 PKM di Malinau ini dapat lulus penilaian dari tim surveyor akreditasi FKTP. Adapun kekurangan nantinya, tim surveyor akreditas FKTP dapat memberikan pembinaan.

"Tujuan utama untuk mendapatkan akreditasi ini, adalah peningkatan pelayanan sampai pada tingkat maksimal. Artinya, kalau kita mendapatkan akreditasi ini maka mutu pelayanan kita memang harus maksimal. Terlebih, dalam survei ini nantinya PKM akan diuji secara nyata oleh tim surveyor. Kalau sampai ada yang tidak sesuai dengan yang dituliskan, maka tim surveyor berhak memberikan nilai buruk," tandasnya. (*)

Pemkab Kucurkan Hanya Rp 150 Juta
MUNGKIN banyak yang tidak tahu. Biaya menurunkan tim surveyor akreditasi FKTP ini cukup mahal. Untuk menurunkan 6 orang surveyor ke Malinau, Kemenkes harus mengucurkan dana kurang lebih sebesar Rp 1 miliar. Tim ini akan bekerja di lapangan selama tiga hari sampai dengan seminggu. Perjam, surveior mendapatkan upah Rp 800 ribu.

"Beruntung sekali, biaya untuk menurunkan surveior ini dibebankan kepada Kemenkes. Kalau sampai dibebankan kepada daerah, ya bisa jadi kita susah untuk mengajukan akreditas. Selain biayanya yang cukup mahal, terlebih saat defisit anggaran yang melanda Kabupaten Malinau saat ini. Kita mengeluarkan biaya hanya Rp 150 juta sebagai dana pendamping," ujar Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes P2KB Malinau, Nursalam.

Setelah 4 PKM mendapatkan kepercayaan melalui akreditasi ini, di Malinau masih ada 12 PKM lagi yang menanti untuk mendapatkan akreditasi. 12 PKM tersebut, berada di daerah perbatasan, pedalaman dan wilayah perkotaan di Malinau. Dengan diakreditasinya 4 PKM ini diharapkan dapat memacu PKM lainnya untuk mengikuti jejak 4 PKM ini.

"Sebenarnya keinginan kita, bisa lebih banyak PKM yang dapat dibina dan dinilai oleh tim survei. Dari 16 PKM di Malinau, hanya 5 PKM saja yang siap. Semua PKM memiliki Unit Gawat Darurat (UGD) tapi, yang 24 jam ya 5 PKM itu saja. Sedangkan PKM lainnya hanya buka sampai pukul 21.00. Terlebih, persiapannya sangat singkat. Hanya 5 bulan kita persiapkan. Padahal, biasanya persiapan PKM untuk diakreditasi itu selama satu tahun. Tapi kita yakin akan mendapat nilai yang baik," tuturnya. (*)

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/